Haknya Terlanggar, Warga Tanah Merah Lapor ke Ombudsman

Selasa, 25 Oktober 2011 warga Tanah Merah-Plumpang Jakarta Utara yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) mendatangi Ombudsman untuk melaporkan keberatan mereka terkait pelaksanaan E-KTP di DKI Jakarta. Pasalnya selama ini mereka belum pernah mendapatkan KTP DKI Jakarta yang sesuai domisili mereka di Tanah Merah.

Dalam pertemuan yang diterima oleh Ketua Ombudsman Danang, Ketua FKTMB Huda menjelaskan bahwa mereka telah tinggal di Tanah Merah 10 hingga 35 tahun tetapi tidak pernah mendapatkan KTP. Permasalahannya adalah 35 ribu warga Tanah Merah tidak pernah dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah DKI.

 

"Tapi setiap Pemilu, suara kami diambil walaupun tak pernah diakui sebagai warga negara oleh pemda DKI," terang Sugianto sambil menunjukan bukti kartu pemilu.

 

Dalam pertemuan yang didampingi oleh Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, FKTMB meminta Ombudsman menginvestigasi Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Walikota Jakarta Utara Bambang Sugianto yang telah membangkang terhadap Surat Edaran Mendagri No. 471.13/2335/SJ tertanggal 12 Juni 2011 tentang Penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang bertempat tinggal di lokasi milik orang lain/milik negara/milik badan usaha. Meraka juga menuntut segera diresmikan RT dan RW di tiga kelurahan Tanah Merah.

 

"Pemda DKI harus menjamin hak kependudukan warga DKI tanpa terkecuali karena itu merupakan hak dasar rakyat termasuk KTP dan KK karena itu dilindungi dan perintah Undang-undang" tegas Daniel Johan.

 

Menanggapi laporan warga ini, Ketua Ombudsman menyatakan dalam 14 hari akan menindaklanjuti dengan investigasi dan memanggil Mendagri, Gubernur, dan Walikota Jakut beserta jajarannya. Bila terjadi pelanggaran UU, maka Ombudsman akan memberikan sanksi dan keputusan sesuai hak rakyat yang dilindungi UU.

 

 

Additional information