Pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara, memerlukan komitmen dan upaya konkret semua pihak.

Titik pembangunan kawasan perbatasan adalah pembangunan infrastruktur.

“Pembangunan perbatasan akan terwujud jika ketersediaan infrastruktur dasar di perbatasan dapat dipenuhi dengan baik. Karena itu peserta rapat
Koordinasi (rakor) saya minta memberikan sumbangan pemikiran konstruktif, sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat dioptimalkan,” kata Bupati Sintang, Milton Crosby, saat menghadiri rapat koordinasi daerah tertinggal bersama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, di Gedung Pancasila, Sintang, Rabu (6/6).

Milton melihat dua hal penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. Pertama, strategi pembangunan ekonomi lokal perlu lebih menekankan dimensi spesial. Kedua, big push percepatan pembangunan, yang menekankan program aksi dengan investasi untuk mempercepat industrialisasi. Namun dua fokus itu akan terwujud jika infrastruktur dasar di perbatasan dipenuhi.

Sekretaris Asisten Khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Daniel Johan, mengatakan, pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara, memerlukan komitmen dan upaya konkret semua pihak. Komitmen itu harus tercermin dalam kebijakan, program dan kegiatan masing-masing kementerian dan lembaga (KL) serta pemerintah daerah.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), mengelola 183 kabupaten, yang dikategorikan tertinggal. Di mana terdapat 27 kabupaten berada di kawasan perbatasan. Adapun kontribusi nyata bahwa kementerian pembangunan daerah tertinggal, akan mengubah daerah tertinggal di kawasan perbatasan, sebagai kawasan yang dapat dikategorikan sama dengan kabupaten yang sudah maju adalah dengan lahirnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai lembaga pengelolaan perbatasan.

[http://kalbar-online.com/news/ekalbar/sintang/infrastruktur-penting-dorong-pembangunan-perbatasan]

 

 

Additional information