Kalbar Potensial Garap Program Mandiri Pangan

PONTIANAK –

Kalbar memiliki luas daerah yang memadai untuk mengembangkan komoditas pangan. Sudah saatnya Kalbar menjadi bagian dari gerakan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.

“Ini juga menjadi upaya kita dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maupun Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar,” kata Daniel Johan, staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada pelatihan pemberdayaan petani dan penanaman perdana di Bengkayang dan Sambas, Jumat lalu (18/6).

Daniel menekankan, pangan merupakan kebutuhan dan hak dasar rakyat yang tidak bisa ditawar-tawar pemenuhannya. Pengabaian atas pemenuhan pangan bukan hanya pelanggaran atas hak hidup dan asasi rakyat, tapi juga menjadi masalah besar ketahanan dan stabilitas negara.

“Bila upaya kemandirian dan kedaulatan pangan ini tidak segera direalisasikan, maka ancaman krisis pangan nasional akan menjadi masalah besar bangsa. Ancaman krisis pangan ini semakin nyata dengan adanya bencana alam, perubahan cuaca yang ekstrem, maupun tata niaga pangan internasional yang semakin monopoli dan tidak adil,” bebernya.

Masalah ketahanan pangan memang cukup mengkhawatirkan. Walau pun sudah banyak langkah yang dilakukan, tetap saja ada masyarakat yang mengalami kekurangan pangan pada fase yang kritis.

“Meski dunia mampu memberi makan 12 miliar manusia tanpa masalah, namun nyatanya 826 juta manusia di dunia saat ini menderita kekurangan pangan kronis,” jelas Daniel.

FAO pun mengakui bahwa krisis pangan tengah melanda dunia dengan naiknya harga pangan hingga 75 persen maupun meningkatnya permintaan pangan. Sementara stok negara-negara produsen semakin sedikit. Saat ini 36 negara tengah menghadapi rawan pangan kronis.

Sementara di Indonesia yang memiliki tanah subur dan sebagai negara agraris, 13,8 juta penduduknya menderita rawan pangan, seperti di NAD, NTT, Sulut, Lampung, Bali, Jatim, dan sebagian Kalimantan. “Krisis pangan terjadi ketika kebutuhan pangan Indonesia telah tergantung kepada impor dan harganya tak terkendali,” tegas Daniel.

Berdasar neraca ekspor-impor pangan Indonesia pada 2008, nilai defisit mencapai Rp 28,7 triliun. Angka ini jauh di atas anggaran Kementerian Pertanian 2011 yang hanya sebesar Rp 18,7 triliun. Dan hingga Februari 2011 defisit ini tetap berlanjut.

Daniel membeberkan, ada beberapa sebab yang membuat Indonesia tidak mandiri apalagi berdaulat dalam pangan. Antara lain, kebijakan privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi yang tidak tepat.

Persoalan-persoalan tersebut membuat Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi di sektor pangan. Indonesia telah tergantung oleh mekanisme pasar yang industri hilir dan distribusinya dikuasai monopoli kartel oleh sedikit perusahaan multinasional seperti Cargill dan Charoen Phokpand.

“Untuk itu, pelatihan pemberdayaan petani di Kalbar ini diharapkan menjadi bagian yang mampu mendorong kemandirian dan kedaulatan pangan di Kalbar. Jangan sampai Kalbar masuk ke dalam peta rawan pangan nasional,” imbuhnya.

“Sebaliknya Kalbar harus menjadi bagian utama dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Apalagi pemda provinsi dan kabupaten memiliki visi dan semangat yang sama mewujudkannya,” kata Daniel lagi. (bdu/*)

sumber: http://www.equator-news.com/utama/ekonomi/kalbar-potensial-garap-program-mandiri-pangan

Additional information