Soal Perbatasan, Kementerian dan DPR Harus Memiliki Keberpihakan Nyata
- Details
- Hits: 3022
Kementerian dan DPR Harus Memiliki Keberpihakan Nyata
(Camar Bulan dan Tanjung Batu bagian NKRI sampai kapan pun)
"Pemerintah sebenarnya telah serius memperhatikan perbatasan, bahkan masuk dalam prioritas nasional ke 10 dan secara khusus membentuk badan perbatasan BNPP. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah yang besar," demikian ungkap Daniel Johan, Staf Asistensi Khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal saat diwawancarai media menanggapi polemik Camar Bulan dan Tanjung Batu di perbatasan Sambas dan Bengkayang.
Untuk itu ungkapnya, pemerintah perlu lebih fokus dan serius lagi melakukan pembangunan di perbatasan terutama infrastruktur dasar. Semua kementerian dan lembaga (K/L) harus keroyokan melakukan pembangunan di perbatasan, termasuk politik anggaran di komisi dan banggar harus menunjukkan keberpihakan yang nyata. Jangan setelah muncul masalah kita baru bergerak, jangan sampai rakyat perbatasan merasa lebih nyaman dengan fasilitas negara tetangga ketimbang negeri sendiri.
Jadi untuk mengatasi polemik Camar Bulan dan Tanjung Batu, selain diplomasi yang bermartabat, yang terpenting adalah segera lakukan pembangunan dan buat rakyat di sana sejahtera sehingga selain secara de jure, secara de fakto rakyat perbatasan merasakan pembangunan dan ikut aktif menjaga kedaulatan NKRI.
"Camar Bulan dan Tanjung Batu sampai kapan pun harus tetap menjadi bagian NKRI," tegas Daniel.
Untuk itu BNPP yang mendapat tugas khusus perbatasan harus segera kesana memetakan dan mengkoordinir seluruh kementerian terkait untuk bersama-sama mengatasi ketertinggalan pembangunan. KPDT yang secara khusus ikut mensukseskan prioritas nasional ke 10, melalui tupoksinya juga telah secara intensif melakukan koordinasi ke K/L.
"KPDT sudah lebih dari 5 kali rakor bersama 20-an kementerian langsung di daerah perbatasan, termasuk di Sambas dan Kapuas Hulu. Hal ini agar K/L dapat melihat langsung kondisi nyata masyarakat dan infrastruktur di perbatasan sehingga K/L komit untuk mengarahkan APBN mereka ke perbatasan secara bersama-sama, terutama kementerian PU, ESDM, perhub, kesehatan, pendidikan, dan bappenas," jelasnya. wit